Ketentuan Umum :

1. Boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam, dan
2. Boleh untuk permukiman dengan syarat kepadatan rendah (0 s/d 50 jiwa/ha).

Ketentuan Umum :

1. Tidak diperbolehkan untuk kawasan budidaya permukiman, dan industri
2. Boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam, dan
3. Dilarang untuk permukiman/hunian

Ketentuan Umum :

1. Dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya

Ketentuan Umum :

1. Boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
2. Boleh untuk kegiatan pariwisata tetapi bukan merupakan kegiatan wisata dengan jumlah yang besar;
3. Tidak diperbolehkan membangun bangunan permanen;
4. Boleh untuk permukiman dengan syarat kepadatan rendah kurang lebih (0 s/d 50 (lima puluh) jiwa/hektar); dan
5. Sejalan dengan proses pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan upaya pengaturan dan pengarahan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dengan prioritas utama untuk menciptakan kembali keseimbangan ekologis lingkungan. sehubungan dengan masalah banjir, langkah yang diambil adalah melalui kegiatan penataan ruang, dengan penekanan pada pengendalian pemanfaatan ruang, serta kegiatan rekayasa teknis yang mendukung proses penanganan dan pengendalian.

Ketentuan Umum :

1. Tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi.
2. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan.
3. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif.

Ketentuan Umum :

1. Kawasan pertanian tanaman pangan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan namun dioptimasi pemanfaatannya sehingga dapat meningkatkan produktifitasnya.
2. Kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat dan atau oleh departemen pertanian.
3. Wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang.
4. Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan.
5. Kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi amdal.
6. Penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen AMDAL.
7. Penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, kulit ternak, bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen amdal.
8. Penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan/udang/kerang) dan polusi (udara-bau) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen AMDAL.
9. Kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat.
10. Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan.
11. Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan Umum :

1. Dalam kawasan peruntukan perikanan diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan.
2. Dalam kawasan peruntukan perikanan diperkenankan pengembangan sarana dan prasarana perikanan.
3. Pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari.
4. Dalam kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi wisata, pengembangan perikanannya tidak boleh merusak/mematikan fungsi pariwisata, dan
5. Pemanfaatan kawasan perikanan tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

Ketentuan Umum :

1. Kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian AMDAL.
2. Memiliki sistem pengelolaan limbah, dan
3. Lokasinya jauh dari permukiman.

Ketentuan Umum :

1. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama).
2. Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada.
3. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam.
4. Membatasi kegiatan komersil di kawasan perumahan.
5. Pemanfaatan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 20% dari luas yang ada.
6. Untuk permukiman perkotaan KDB yang diijinkan 60-70%, KLB 60-210% dan KDH 30-40%.
7. Kawasan perdagangan dan jasa di lingkungan permukiman perkotaan KDB yang diijinkan 70-80%, KLB 70-240% dan KDH 20-30%, dan
8. Kawasan fasilitas umum di lingkungan permukiman perkotaan KDB yang di ijinkan 50-60%, KLB 50-180% dan KDH 40-50%.

Ketentuan Umum :

1. Kegiatan pertambangan dibatasi untuk mencegah dampak lingkungan yang merugikan bagi lingkungan hidup biotik dan abiotik di dalamnya maupun disekitarnya.
2. Pengharusan penjaminan keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan.
3. Pengharusan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kawasan pertambangan.
4. Pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan, harus diintegrasikan dengan pengembangan pusat kegiatan sesuai rencana pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten.
5. Tidak diperkenankan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang kabupaten.
6. Kawasan pertambangan diperkenankan peruntukannya sebagai kawasan pariwisata, selama tidak membahayakan dan tidak mengganggu kegiatan pertambangan, dan
7. Kawasan Pertambangan diperkenankan peruntukannya sebagai kawasan industri selama memperhatikan faktor pelestarian alam dan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Umum :

1. Dalam kawasan peruntukan pariwisata diperkenankan adanya lingkungan/bangunan/gedung bersejarah.
2. Pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tidak menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam.
3. Perlindungan situs warisan budaya setempat.
4. Pembatasan pendirian bangunan non-pariwisata pada kawasan efektif pariwisata.
5. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.
6. Pengharusan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata.
7. Kawasan peruntukan pariwisata tidak diperkenankan alih fungsi menjadi kawasan industri, dan
8. Dalam kawasan peruntukan pariwisata diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian dan pendidikan.

Ketentuan Umum :

1. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri dari kegiatan selain yang dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2 dan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara.